Ternate, 10/2 (Antara/FINROLL Lifestyle) - Penambangan emas tanpa izin di sejumlah kabupaten di Maluku Utara (Malut) masih marak meski pemerintah daerah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penambangan emas tanpa izin itu. 

Di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) misalnya, menurut Kepala Dinas Pertambangan dan energi Halut, Aser Tidore ketika dihubungi dari Ternate, Rabu, saat ini ada ratusan penambang emas tanpa izin. 

Para penambang emas tanpa izin yang umumnya datang dari luar Malut, seperti dari Sulawesi dan Jawa, melakukan aktivitas penambangan di sejumlah wilayah di Halut yang selama ini terkenal memiliki potensi emas seperti di wilayah Kao. 

Menurut Aser, keberadaan para penambang emas tanpa izin tersebut jelas sangat merugikan daerah karena mereka tidak memberi kontribusi pada daerah, seperti pajak dan berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan penambangan emas. 

Selain itu, keberadaan pada penambang emas tanpa izin tersebut juga mengancam kelestarian lingkungan karena dalam melakukan aktivitas penambangan tidak menerapkan standar yang disyaratkan dalam ketentuan amdal. 

Ia mengatakan, Pemkab Halut telah berupaya mengatasi keberadaan penambang emas tanpa izin tersebut di antaranya dengan cara mengarahkan mereka untuk bergabung dalam koperasi yang menangani usaha penambangan emas di Halut. 

Melalui cara itu, aktivitas para penambang emas tanpa izin menjadi legal. Selain itu mereka juga bisa memberi kontribusi pada daerah dan akan mudah diarahkan untuk melakukan penambangan tanpa merusak lingkungan. 

"Kami tidak tahu mengapa para penambang emas tanpa izin tersebut tidak mau bergabung dalam koperasi padahal untuk bergabung dalam koperasi persyaratannya tidak sulit dan pendapatan yang akan mereka peroleh cukup besar," katanya. 

Keberadaan para penambang emas tanpa izin tersebut juga membuat perusahaan tambang emas di Halut, seperti PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kerepotan karena para penambang emas tanpa izin itu melakukan penambangan dalam wilayah konsesi PT NHM . 

Penambang emas tanpa izin juga banyak beroprasi di kabupaten lainnya di Malut seperti di kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep). (T.L002)