Secara umum pendapatan daerah dapat dirinci menjadi dua sumber sesuai pasal 157 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni APBN dan Pendapatan Daerah. Dari dana APBN sebagai berikut:

  • Dana bagi hasil
  • Dana Alokasi umum (DAU)
  • Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • Dana darurat
  • Dana Dekonsentrasi
  • Dana Perimbangan

Sedangkan dari daerah sendiri di antaranya:

  • Pendapatan Asli daerah
  • b. Sumbangan pihak ketiga
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dari dari berbagai macam jenis pendapatan di atas maka arah kebijakan umum pendapatan diarahkan sebagai berikut:

  1. Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengnan pengajuan dokumen perencanaan pusat agar DAU,DAK dan dana lainnya sesuai dengan realitas Kabupaten Halmahera Selatan.
  2. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa memberati masyarakat.
  3. Mengoptimalkan manajemen usaha peningkatan PAD untuk mencapai target pendapatan yang maksimal.
  4. Menjalin kemitraan yang profesional dengan para investor untuk meningkatkan PAD.
  5. Melakukan Joint Venture dengan investor pada sektor-sektor yang prospektif dalam upaya memperoleh penerimaan PAD yang signifikan dan kontinyu melalui kepemilikan saham oleh pemerintah daerah.
  6. Membangun BUMD yang kuat dan maju melalui pengelolaan yang profesional.
  7. Mengupayakan gerakan menabung di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  8. Arah pengelolaan pendapatan daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.