Secara umum belanja daerah terdiri dari :

  • Belanja Aparatur, terbagi atas belanja pegawai (gaji), barang dan jasa, perjalanan dinas dll.
  • Belanja Publik, terbagi atas belanja pegawai, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dll.

Arah kebijakan umum pengelolaan belannja daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

  1. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) dan rencana strategis SKPD secara adil. 
  2. Kinerja SKPD menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran 
  3. Bidang-bidang strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam alokasi anggaran. 
  4. Setiap SKPD dalam mendistribusikan anggarannya harus memperhatikan prinsip value for money ( efektif, efisien dan ekonomis ). 
  5. Menghindari double anggaran dalam SKPD maupun lintas SKPD