Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pembangunan di daerah. Sebab, dengan diimplementasikannya undang-undang tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga sendiri, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran. Meningkatnya kewenangan tersebut akan membawa kepada penyusunan anggaran yang lebih aspiratif bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan dalam pasal 8 bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran dari sistem anggaran yang disusun dengan metode incremental menjadi sistem anggaran yang berbasis pada kinerja. Dengan sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang memadai dari semua stakeholder yang berkepentingan. Lebih jelasnya perspektif perubahan pengelolaan anggaran ini adalah srebagai berikut menurut para pakar adalah sebagai berikut :

  1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented).
  2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
  3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
  4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
  5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala daerah, PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbanganya
  6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
  7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan aset daerah yang lebih professional.
  8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi anggran kepada publik.
  9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan peran pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
  10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan infromasi keuangan daerah yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan, pengendalian serta kemudahan mendapatkan informasi.

 

Surat Keputusan Menteri dalam Negri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, telah menggariskan secara detil sebagai pedoman bagi seluruh Pemerintah daerah. Sistem perencanaan ini menuntut kepada daerah untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk menyususn dan menjabarkan visi dan misi daerah. Dokumen tersebut dijabarkan lagi menjadi dokumen Rencana jangka pendek Lima Tahunan.

 

Sebagai kabupaten yang lahir tahun 2003 Kabupaten Halmahera Selatan harus menyesuaikan dengan aturan di atas dalam penyusunan RAPBD. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penjaringan aspirasi untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.