Kabupaten Halmahera Selatan

Secara umum belanja daerah terdiri dari :

• Belanja Aparatur, terbagi atas belanja pegawai (gaji), barang dan jasa, perjalanan dinas dll.
• Belanja Publik, terbagi atas belanja pegawai, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dll.

Arah kebijakan umum pengelolaan belannja daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) dan rencana strategis SKPD secara adil.
   
2. Kinerja SKPD menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran
   
3. Bidang-bidang strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam alokasi anggaran.
   
4. Setiap SKPD dalam mendistribusikan anggarannya harus memperhatikan prinsip value for money ( efektif, efisien dan ekonomis ).
   
5. Menghindari double anggaran dalam SKPD maupun lintas SKPD