Kabupaten Halmahera Selatan

Ternate, 20/1 (Antara/FINROLL Lifestyle) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), akan mengalokasikan dana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat guna mendukung pelaksanaan pilkada.

"Kami akan berupaya memenuhi permintaan yang diusulkan KPU Halsel untuk menunjang pelaksanaan Pilkada 2010," kata Bupati Halsel Muhammad Kasuba di Labuha, Rabu.

Menurut dia, Pemkab Halsel saat ini menganggarkan dana Rp10 miliar untuk pelaksanaan pilkada, namun dana itu dianggap tidak memenuhi kebutuhan operasional dan honor para penyelenggara pemilu dari tingkat PPS hingga PPK.

KPU Halsel mengusulkan dana Rp29 miliar untuk pelaksanaan pilkada hingga dua putaran, namun usulan tersebut hanya disetujui Rp10 miliar.

Kasuba mengatakan, Pemkab Halsel akan melakukan pembahasan kembali guna memenuhi kebutuhan bagi KPU dalam menyukseskan pilkada, namun dana tersebut akan diberikan secara bertahap.

"Pemkab tetap memberi dukungan sepenuhnya bagi KPU dalam menyelenggarakan pilkada, karena hajatan politik lima tahunan tersebut bukan saja tanggung jawab KPU, namun pemkab juga punya tanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, KPU Halsel meminta kepada Pemkab Halsel untuk mengkaji ulang jumlah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada 2010 di daerah itu.

"Pemkab Halsel hanya mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2010 di Halsel. Dana itu jelas tidak cukup, karena itu kami telah meminta Pemkab Halsel untuk meninjau ulang," kata anggota KPU Halsel Idam Iskandar Alam.

KPU Halsel sebelumnya mengusulkan dana Rp29 miliar untuk pelaksanaan pilkada, namun pemkab hanya mengalokasikan Rp10 miliar dengan alasan keuangan Pemkab Halsel sangat terbatas.

Idam mengatakan, dana Rp10 miliar tersebut tidak akan mencukupi biaya pelaksanaan pilkada di Halsel, terutama kalau pilkada itu berlangsung selama dua putaran.

Kalau Pemkab Halsel tidak menambah dana untuk pilkada di Halsel, maka pelaksanaan pilkada di daerah itu kemungkinan besar akan ditunda, karena dana Rp10 miliar tidak bisa mencukupi biaya seluruh kegiatan pilkada.

Ia mengatakan, banyak pos kegiatan pada pelaksanaan pilkada di Halsel dan setiap pos membutuhkan dana yang cukup besar.

Misalnya untuk honor seluruh petugas pilkada, seperti PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) pada 30 kecamatan di Halsel membutuhkan dana Rp4,3 miliar. (T.PK-AF/L002/20-01-2010)

sumber : disini