Kabupaten Halmahera Selatan

Ternate, 19/1 (Antara/FINROLL Lifestyle) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) mengancam tidak akan melaksanakan Pilkada 2010, jika pemkab setempat tidak menambah dana untuk pelaksanaan pilkada.

"KPU Halsel sudah memutuskan jika Pemkab Halsel tidak menambah dana pelaksanaan pilkada sesuai yang diusulkan KPU Halsel, maka tidak akan melaksanakan Pilkada 2010 ini," kata Ketua KPU Halsel Hasan Barnawi ketika dihubungi dari Ternate, Selasa.

KPU Halsel mengusulkan pelaksanaan Pilkada 2010 di daerah itu sebesar Rp29 miliar, dengan asumsi pilkada berlangsung dua putaran, tapi Pemkab Halsel hanya mengalokasikan sebesar Rp10 miliar.

Menurut Hasan, dana Rp10 miliar tersebut tidak akan cukup untuk membiayai pelaksanaan pilkada di Halsel, walaupun KPU Halsel melakukan efisiensi dan menghilangkan sejumlah kegiatan terkait pelaksanaan pilkada.

Untuk honor petugas pilkada saja, seperti honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada 37 kecamatan di Halsel mencapai sekitar Rp4,3 miliar.

"Parahnya lagi, dalam dana pilkada yang disetujui Pemkab Halsel tersebut, dana untuk pos biaya operasional dan biaya distribusi logistik pilkada tidak diakomodasi padahal kedua pos itu sangat penting," ujar Hasan.

Sesuai pengalaman pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu, biaya operasional dan biaya pendistribusian logistik pemilu menghabiskan dana cukup besar, karena wilayah Halsel sangat luas dan banyak yang belum dijangkau dengan sarana transportasi yang memadai.

Ia mengatakan, KPU Halsel telah menyampaikan kepada Pemkab Halsel bahwa kalau dana pemilukada di Halsel hanya Rp10 miliar, maka Pemkab Halsel jangan berharap KPU Halsel akan siap melaksanakan Pilkada 2010.

Pemkab Halsel sebelumnya mengaku bahwa pemkab hanya mengalokasikan dana pelaksanaan pilkada di daerah itu Rp10 milar karena keuangan pemkab sangat terbatas, bahkan untuk APBD 2010 mengalami defisit hampir Rp100 milar.

Namun demikian, jika dalam pelaksanaan pilkada ternyata dana yang dialokasikan tersebut tidak cukup, maka Pemkab Halsel pasti akan menambahnya mengingat pilkada merupakan kegiatan demokrasi yang sangat menentukan kelangsungan kepemimpinan daerah di Halsel. (T.L002/19-01-2010)

sumber : disini