Kabupaten Halmahera Selatan

Muhammad Arfian, MBA

Direktur Operasional Perusahaan Daerah (BUMD) PRIMA NIAGA HALSEL 

Sebagai sebuah daerah baru, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kepentingan besar untuk menggerakkan perekonomian daerah agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan cepat. Seperti daerah-daerah lain yang baru dibuka, maka peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar, terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk meningkatkan pendapatan usahanya, dan juga membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Selain itu pemerintah daerah baru juga berperan menggerakkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan di instansi pemerintahan. Sejauh ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan fungsi tersebut cukup baik, baik melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perekrutan tenaga PNS dan PTT untuk instansi pemerintahan, dan juga mendorong pembangunan ekonomi desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain pemerintah, kegiatan usaha oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik dari skala mikro sampai ke skala besar, juga berperan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Halmahera Selatan, investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan terbukti mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, walaupun masih kalah dari sektor kehutanan, investasi di sektor pertambangan mulai memberikan kontribusinya terhadap PAD dengan mulai berproduksinya PT Obi Prima Nikel dan melakukan ekspor nikel perdananya ke Cina pada tahun 2008. Selain itu, penanaman modal skala sedang dan kecil yang dilakukan pengusaha lokal dalam bentuk penyediaan jasa perhotelan, perdagangan, restoran dan sebagainya juga mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang ditarik oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Selain kepada PAD, sektor industri dan perdagangan tentu saja memberikan kontribusi terhadap berkurangnya tingkat pengangguran di wilayah Halmahera Selatan. Kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian daerah ini sangat disadari dan dihargai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang kemudian ingin memperbesar nilai investasi yang masuk ke daerah ini.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk meningkatkan nilai investasi ke Halsel. Bupati Muhammad Kasuba sendiri telah melakukan banyak perjalanan baik ke dalam maupun ke luar negeri untuk mempromosikan Halmahera Selatan sebagai salah satu tujuan investasi yang sangat potensial di Indonesia. Rombongan calon investor dari dalam dan luar negeri pun juga telah sering mengunjungi daerah ini untuk menjajaki penanaman modal apa yang bisa dilakukan di sini. Walaupun belum terdata dengan baik, dapat dirasakan peningkatan nilai penanaman modal dan kegiatan usaha di wilayah Halmahera Selatan. Walaupun begitu dirasakan masih perlu untuk meningkatkan investasi sektor swasta ke Halsel lebih lanjut, karena masih banyak potensi ekonomi di Halsel yang masih bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi memerlukan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan nilai komersial yang tinggi oleh pihak swasta.

Sebagai sebuah kabupaten bahari, Halsel memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Sebelum menjadi kabupaten, telah ada 3 perusahaan yang menanamkan modalnya di Halsel untuk memanfaatkan potensi perikanan yang sangat besar, yaitu standing stock sebesar 100.750 ton per tahun dengan potensi Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 50.375 ton per tahun. Ketiga perusahaan tersebut membangun infrastruktur cold storage dan tempat pemrosesan ikan di pulau Bacan dan Makian dan telah melakukan kegiatan produksi dan bahkan ekspor ikan ke luar negeri. Investasi di sektor perikanan ini telah menyerap ratusan tenaga kerja dan memberikan efek ekonomi yang cukup besar kepada sektor-sektor industri pendukung lainnya di Halmahera Selatan.

Tapi sayangnya, krisis ekonomi tahun 1998, dilanjutkan dengan kerusuhan yang melanda wilayah Maluku dan Maluku Utara pada awal tahun 2000-an dan juga kondisi manajemen yang tidak sehat mengakibatkan PT Usaha Mina yang memiliki fasilitas cold storage terbesar di Halsel tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Walaupun Pemerintah Halsel telah membantu unit usahanya di Bacan untuk bangkit kembali pada tahun 2006, PT Usaha Mina tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya dan harus menutup fasilitas usahanya sampai saat ini. 2 perusahaan lain juga tidak jauh berbeda keadaannya dengan PT Usaha Mina. Saat ini ikan-ikan dari laut Halsel lebih banyak dimanfaatkan oleh kapal-kapal penampung dari luar daerah yang tidak memberikan nilai tambah apa pun terhadap perekonomian daerah. Karena itu membangkitkan kembali sektor perikanan dan kelautan dengan mengundang investor yang tepat menjadi salah satu isu utama bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan kelapa juga bisa menjadi obyek investasi yang menarik. Dengan produksi kelapa lebih dari 90.000 ton pada tahun 2007 (Halsel Dalam Angka 2008), Halsel seharusnya bisa memulai pengolahan buah kelapa agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan saat ini. Saat ini kelapa hanya diolah menjadi kopra dan dijual dengan harga yang fluktuatif dan sering tidak sepadan dengan jerih payah petani yang mengolahnya. Pengolahan buah kelapa menjadi multi produk seperti biodiesel, nata de coco, arang bricket, bahan jok mobil dan sebagainya akan mendorong peningkatan nilai tambah buah kelapa. Untuk itu diperlukan permodalan yang cukup dan teknologi yang memadai untuk melakukannya. Investasi dari sektor swasta yang memiliki komitmen tinggi akan membantu Pemerintah Halmahera Selatan mengembangkan industri pengolahan kelapa terpadu di daerah ini.

Sektor-sektor lain juga memiliki daya tarik untuk dijual sebagai obyek investasi. Untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat Halmahera Selatan, Pemerintah Halsel dapat mengundang investor menanamkan modalnya di sektor agribisnis (pertanian tanaman pangan dan peternakan). Kesempatan untuk itu masih terbuka lebar karena sampai saat ini Halsel masih harus mengimpor kebutuhan pangannya dari luar daerah, baik dari Maluku Utara bahkan juga dari Sulawesi dan Jawa. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang dapat ditawarkan kepada investor dalam dan luar negeri.  Obyek-obyek pariwisata bahari di Halsel memerlukan sentuhan profesional investor swasta untuk dijadikan daerah tujuan wisata (DTW) yang memiliki daya tarik tinggi. Sektor ini meliputi pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, peningkatan akses transportasi udara ke Halsel, dan juga pengembangan industri kerajinan rakyat untuk menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Halsel. Selain itu, sektor kehutanan dan pertambangan juga dapat didorong lebih lanjut untuk mengembangkan industri pengolahan produk hutan dan tambang yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar daripada saat ini.

Kemudian, kesempatan investasi juga terbuka lebar untuk usaha pembuatan dan perawatan kapal dan perahu melalui galangan kapal, karena sampai saat ini belum ada perusahaan yang representatif di Maluku Utara yang menawarkan jasa tersebut, dan Halsel sebagai kabupaten bahari memiliki potensi pasar yang cukup menarik untuk pelaksanaan usaha tersebut. Masih banyak lagi sektor-sektor usaha yang dapat ditawarkan sebagai obyek investasi di Halsel, dan memerlukan upaya yang gigih dan terus menerus untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah ini.

Perusahaan Daerah (BUMD) PRIMA NIAGA HALSEL (Perusda) sebagai badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah secara aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengundang investor menanamkan modalnya di Halmahera Selatan. Beberapa di antaranya telah menghasilkan kesepakatan kerja sama usaha dalam bidang kehutanan dan pertambangan yang masih berproses hingga saat ini. Dalam mengundang investasi ke Halsel ditemukan beberapa kendala yang harus diberikan solusinya oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Jumlah SDM yang kurang dengan kebutuhan kegiatan usaha

2. Jangka waktu pengurusan ijin yang tidak jelas,

3. Akses transportasi udara ke Halsel yang masih sangat terbatas,

4. Transportasi laut yang masih minim dalam wilayah Halsel,

5. Infrastruktur listrik dan telekomunikasi yang masih sangat kurang,  

6. Lembaga keuangan yang terbatas, dan

7. Fasilitas pelabuhan yang perlu ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebetulnya menyadari sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam mengundang investasi ke Halsel, dan juga terus mengupayakan berbagai macam solusi untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut. Untuk meningkatkan jumlah SDM di Halsel yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, Pemkab Halsel mendorong berdirinya Sekolah Tinggi Pertanian Labuha yang mendidik tenaga-tenaga berpendidikan tinggi dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu, kesempatan yang seluas-luasnya diberikan kepada SDM dari luar daerah yang memiliki kapasitas untuk berkarya di Halmahera Selatan. Dalam urusan perijinan, telah dibentuk Kantor Pengurusan Perijinan Terpadu (KP2T) yang memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang ingin menanamkan modalnya di Halsel mengurus seluruh perijinan melalui satu instansi saja. Reformasi birokrasi melalui pengelolaan sistem keuangan daerah yang profesional dan pembinaan aparatur berbasis nilai juga merupakan upaya untuk mendukung masuknya investasi yang lebih besar ke Halsel. Setidaknya ini membantu calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Halsel mendapatkan kemudahan pengurusan perijinan di Halsel.  

Pemkab Halsel juga terus mengupayakan peningkatan akses transportasi udara ke Halsel dengan mengundang maskapai penerbangan nasional menerbangi rute Labuha-Ternate dan jika memungkinkan Labuha-Manado, agar pengusaha dan investor yang ingin datang ke Halsel tidak memerlukan waktu yang panjang untuk sampai ke Halsel. Peningkatan transportasi laut dalam Halsel yang memiliki banyak pulau diupayakan melalui kerja sama dengan pengusaha-pengusaha pelayaran rakyat sehingga nantinya akan lebih banyak lagi kapal yang melayari rute-rute dalam Halsel, terutama ke desa dan kecamatan yang selama ini belum memiliki akses transportasi laut ke ibukota kabupaten.

Infrastruktur listrik dan telekomunikasi juga masih merupakan masalah strategis yang perlu diselesaikan oleh Pemkab Halsel, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas listrik terpasang di wilayah Halsel terus diupayakan dengan menjajaki berbagai kemungkinan pembangkitan tenaga listrik melalui sumber daya alam yang ada, seperti panas bumi, tenaga surya, micro hydro dan sebagainya. Dalam jangka pendek Pemkab Halsel membantu pengadaan generator diesel agar PLN dapat memenuhi permintaan daya listrik di Halmahera Selatan. Dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi, Pemkab Halsel juga bermitra dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk membangun BTS-BTS di wilayah-wilayah yang belum menikmati sinyal telepon. Peningkatan jumlah lembaga keuangan yang dapat mendukung kegiatan investasi dilakukan dengan mengundang bank-bank nasional untuk membuka kantor cabangnya di Labuha, sehingga masyarakat dan pengusaha memiliki alternatif yang lebih banyak untuk mendapatkan jasa keuangan. Pembangunan fasilitas pelabuhan juga dilakukan melalui alokasi dana dari APBN untuk membangun terminal kargo dan meningkatkan status pelabuhan Babang menjadi Pelabuhan Nasional Kelas III.

Jika melihat semua di atas, sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendorong peningkatan investasi ke Halsel, tetapi semuanya masih dalam proses yang memerlukan waktu untuk mendapatkan hasilnya. Dari keterlibatan Perusda dalam pengundangan investasi ke Halmahera Selatan, walaupun program-program untuk mendukung peningkatan investasi tersebut telah cukup banyak dilakukan, tetapi terlihat belum adanya suatu strategi atau rencana yang komprehensif dalam pengembangan industri dan penanaman modal daerah di Halmahera Selatan. Karena itu diusulkan beberapa hal yang juga perlu dilakukan oleh Pemkab Halsel untuk meningkatkan penanaman modal usaha ke wilayah Halmahera Selatan sebagai berikut:

1.     Pembentukan Komite Investasi Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, usaha dan akademisi untuk melaksanakan pengundangan investasi ke Halsel secara terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan hingga implementasi program pengembangan industri dan penanaman modal. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan mendapat dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan segala kegiatannya.

2.     Penyusunan rencana pengembangan industri dan penanaman modal daerah terpadu yang memuat prioritas-prioritas pengembangan industri berbasis kompetensi daerah yang memerlukan investasi dari sektor swasta. Rencana pengembangan tersebut juga meliputi program-program pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan industri yang dimaksud

3.     Sinergi antara pengembangan industri dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD Halmahera Selatan, dan mendorong koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang lebih intens dan menghilangkan ego sektoral di antara SKPD dalam menjalankan program-program pembangunan.

Diharapkan melalui pelaksanaan ketiga program tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat merumuskan strategi pengembangan industri dan penanaman modal daerah secara komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah, yang kemudian dijabarkan dalam program-program pembangunan di APBD secara berkesinambungan sampai terwujudnya situasi yang memungkinkan investor menanamkan modal dengan mudah dan menjalankan kegiatan usahanya yang memberikan keuntungan menarik bagi investasinya di Halmahera Selatan.

Labuha, 12 Maret 2009